Sejarah PT Pos Indonesia (Persero)

Sejarah PT Pos Indonesia (Persero)
 
Pos Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Sudah lama berdiri dan beroperasi seiring dengan laju perjuangan bangsa Indonesia sampai sekarang. Hal ini membuktikan bahwa PT POS INDONESIA sudah memiliki pengalaman yang sangat luas dan telah berhasil melalui berbagai rintangan sampai akhir abad ke 21 ini. Suatu hal yang patut di banggakan ,karena perjalanannya yang sangat besar. Untuk lebih jelas nya bagaimana sejarah perusahaan dari berbagai periode sampai sekarang,dapat kita lihat pada uraian berikut :

1.  Masa Kompeni Bataafsche (1700-1800)

Pada permulaan masa kompeni, pengiriman surat di lakukan melalui laut yang di angkut oleh pencalang (perahu ukuran besar) yang berlayar tanpa jadwal yang tetap. Pada masa itu ,pengiriman surat melalui darat belum dapat di lakukan karea masih banyak daerah yang menjadi wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan Indonesia . Pada tahun 1975 ,pengiriman surat berjalan denganteratur sebanyak dua minggu sekali ke Batavia ,Cirebon, Tegal dan Bandung . Kantor pusat pertama di dirikan pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jendral G.W Van Imhoff.

2.      Masa Pemerintahan Daendels (1808-1811)

Pada masa pemerintahan Daendels,pengantaran surat-surat dan berita-berita di lakukan dengan fasilitas kendaraan kedua yang di sertai dengan petunjuk jalan .Perkembangan selanjutnya pengiriman surat di lakukan dengan kereta pos pada jalan yang sudah baik,pada waktu itu lintas surat menyurat dan berita berjalan dengan tertib.

3.      Masa Pemerintahan Inggris (1811-1816)

Pada permulaan pemerintahan Inggris , dimana Raffless sebagai Luitnant Government,tidak terjadi penambahan-penambahan di dalam peraturan-peraturan pos ,kemudian pada tanggal 09 Maret 1813 dilakukan peraturanbaru yang disebut “Regualion For The Post Estambilisment on Island of Java” .

4.      Masa Pemerintahan Belanda (1816-1942)

Pada masa pemerintahan Belanda ,pengantaran pos dengan menggunakan kuda dan kereta dilakukan kembali seperti pada masa Daendels ,tetapi pengantaran pos bukanlah lagu monopoli pemerintah,karena raja mengatur urusan posnya sendiri . Pada periode ini perkembangan pos telah mengukir perkembangan baru tepatnya pada tahun 1840 , Sir Rowlad Hill dari Inggris mengusulkan untuk persamaan tarif yang disebut “Penny Post” yaitu sejumlah penny untuk tiap-tiap surat dalam negeri . Penny post ini merupakan perangko pertama yang di ciptakan oleh Sir Rowled Hill dengan nama “ The Penny Black” yaitu perangko bergambar Ratu Elizabeth dengan tulisan One Penny.

Pada tahun 1874 di adakan pertemuan pos Internasioal yang bertempat di Bern-Swiss ,yang di hadiri oleh pejabat-pejabat dari duanegara peserta organisasi UPU ( Universitas Postal Union). Pada tahun 1884 pemerintah kolonial Belanda selanjutnya mendirikan badan yang bernama “Pos and Telegraft Dienst” yang bertujuan untuk mengelola lalu lintas berita dan informasi tertulis .Hali in merupakan asal mula dari PT Pos Indonesia (Persero) .

5.      Masa Pemerintahan Jepang (1942-1945)

Pada masa ini tidak terdapat perkembangan yang berati dalam bidang pos . Pada waktu Jepang memasuki Hindia-Belanda ,beberapa peralatan komunikasi radio di ungsikan ke Bandung (Kantor Pusat) ,sedangkan alat komunikasi yang tidak sempat terbawa langsung di kuasai Jepang .Adapun metode pengiriman dan penerimaan surat-surat dilakukan dengam dua tulisan yaiti tulisan latin katakana.

Dalam organisasi di adakan perubahan sedemikian rupa,sehingga administrasi keuangan di pegang oleh pemrintah Jepang ,sedangkan penyelenggaraan usaha dilakukan oleh maskapai telegraf yaitu Kokusai Tsushin KK .

Sampai dengan tahun1994 hubungan telegraf berjalan seperti biasa ,hanya kekurangan dan tidak di perbaikinya saluran darat tahum itu,sehingga hubungan cepat Jakarta, Semarang dan Surabaya terpaksa di hentikan 

6.         Setelah Kemerdekaan

a.      Periode Jawatan PTT (1945-1962)

        Pada awal tahun 1950 setelah perang kemerdekaan , jawatan Pos Telegram dan Telepon (PTT) berusaha untuk memulihkan kembali kegiatan usahanya .Pada tahun 1953 lalu lintas pos dan lain-lainnya semakin meningkat.

        Guna menyempurnakan pelayanan jawatan PTT kepada masyarakat untuk mengatasi kesulitan yang terjadi juga untuk langkah-langkah yang lebih lanjut yang harus di tempuh guna menyempurnakan pelaksanaan tugas jawatan sebagai alat penghubung bagi masyarakat dan pemerintah maka berdasarkan UU No. 19 prp/1960 dan PP/No.240/1961 tentang pendirian perusahaan negara pos dan telekomunikasi (PN Postel) yang di keluarkan tanggal 21 Desember 1961 dan berlaku tanggal 01 Januari 1962 status jawatan PTT berubah menjadi PN Postel .

b.      Periode PN Postel

Perusahaan jawatan PTT menjadi PN Postel di harapkan akan memeperoleh kebebasan bergerak yang cukup luas dalam bidang keuangan yang akan memberikan kemungkinan lebih besar untuk memperbaiki nasib pegawai,memeprbesar pengahasilan ,dan untuk memenuhi kebutuhan akan kelengkapan guna memperlancar pelaksanaan tugas PN Postel juga kemungkinan mempererat hubungan dengan organisasi-organisasi buruh guna mendapatkan hubungan sosial dan pengawasan sosial.

Adapun tujuan dan lapangan usaha PN Postel ialah turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyatdan ketentraman sserta ketenangan tenaga kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur material juga spiritual.

Tahun 1965 PN Pos di pecah menjadi 2 yaitu PN dan Giro yang di bentuk dengan PP No.29/1965 pada Lembaga No.63/1965 pada tanggal 06 Juli 1965 . Pelaksanaan peralihan itu di atur oleh Menteri Perhubungan Darat , Pos dan Telekomunikasi dan Pariwisata

c.       Periode PN Pos dan Giro

         Mengenai nama PN Pos dan Giro (bukan nama yang lainnya) ,karena pada waktu itu Dinas Paket Giro dan Cek pos belum begitu di kenal karena baru buka tanggal 23 November 1961 paket Giro dan Cek Pos ini d tunjukan untuk mempermudah atau mengkonsolidasikan sistem pembayaran yang ada ,oleh karena itu nama PN Pos dan Giro tersebut di harapkan lebih dapat di jadikan saluran pembayaran yang berguna dengan harapan bahwa secara giral akan meningkatkan dana.

         Dalam PP No. 29/1965 tujuan perusahaan dan sistem pertanggungjawaban sama dengan yang tertera dalam PP No. 240/1961 , berdasarkan inpres RI No. 17/1967 tentang pengarahn dan penyederhanaan perusahaan negara ke dalam tiga bentuk usaha Negara yaitu :

Ø  Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) jawatan, (Departemment Agency)

Ø  Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) perseroan, ( Public Corpartion)

Ø  Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negarat) perseroan,  (Public State Company)

Dengan PP No. 9/1978 , Pn dan Giro berubah menjadi Perum Pos dan Giro .

d.      Periode Perum Pos dan Giro (1978-1995)

      Sebagai dasar pertimbangan mengapa bentuk ini yang di pilih dan di pergunakan ialah bahwa Dinas Pos dan Giro Pos merupakan cabang produksi jasa yang paling penting serta merupakan fungsi vital sebagai prasaran pembangunan nasional . Disamping itu ,untuk lebih menyempurnakan dan mendayagunakan perusahaan dan pengolahan Pos dan Giro Pos semasa PN Pos dan Giro.

      Perum Pos dan Giro mempubyai tugas pokok membangun,mengusahakan,mengembangkan pelayanan dalam bidang lalu lintas berita, informasi, barang dan uang guna mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat dan menunjang pembangunan Negara.

     Dalam PP No. 9/1978 di tetapkan bahwa tujuan Perum Pos dan Giro ialah membangun dan menggunakan pelayanan Pos dan Giro guna mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat ,ketaatan nasional dan mencapai masyrakat adil dan makmur

e.       Periode PT Pos Indonesia (Persero (1995-Sekarang)

      Dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat akan pelayanan jasa pos serta dalam rangka meningkatkan efisien dan efektifitas usaha penyelenggaraan jasa Pos dan Giro ,maka Perum Pos dan Giro di ubah status nya menjadi “PT Pos Indonesia” (Persero) yang di atur melalui PP No.5/1995 tertanggal 27 Februari 1995 tentang pengalihan status perum Pos dan Giro menjadi perusahaan perseroan dengan nama PT Pos Indonesia (Persero) yang secara resmi telah terdaftar dengan Akte Notaris Sutjipto,SH.No.117/1995 tanggal 20 Juni 1995.